[JAKARTA] Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) mengalami kendala dalam sosialisasi Pemilu 2009 bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
Akibatnya, dari 6 juta TKI, baru 1,4 juta orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
"Kendala utama adalah jarak, sebab tempat mereka bekerja kebanyakan jauh, misalnya di perkebunan-perkebunan, akhirnya mereka tidak bisa dipaksa karena itu hak asasinya," kata Kepala Pusat Humas Depnakertrans, Sumardoko, mengutip Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans), Erman Suparno, kepada SP di Jakarta, Minggu (29/3).
Selain itu, kata Sumardoko, pemahaman masyarakat yang ada di perkebunan terhadap politik masih minim, tetapi yang kerja di perkotaan tak ada masalah. Walaupun demikian, katanya, sosialisasi telah dilakukan oleh para konjen (konsulat jenderal) dan para atase.
"Mudah-mudahan dengan kegiatan sosialisasi, pengumuman dan fasilitas yang ada, dapat bertambah (jumlah DPT, Red). Tetapi, memang betul jumlahnya seperti itu, sesuai dengan daf-tar pemilih tetap," kata Sumardoko.
Menurut Sumardoko, Depnakertrans telah bekerja sama dengan para pejabat negara tempat para TKI bekerja, untuk memfasilitasi dan mengamankan para TKI yang hendak menggunakan hak politiknya melalui pemilu.
Sumardoko mengatakan, Mennakertrans telah menemui sejumlah pejabat negara Malaysia, antara lain Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Daya Manusia. Ia mengatakan, Depnakertrans juga telah melakukan rapat koordinasi dengan para Duta Besar Republik Indonesia di luar negeri termasuk para atasenya.
Erman mengatakan, pihaknya tak dapat menargetkan jumlah TKI yang ikut pemilu, sebab hal itu menyangkut hak asasi. "Yang penting pemerintah sudah menjalankan fungsinya untuk sosialisasikan pemilu," katanya. [E-8]
Last modified: 30/3/09
Akibatnya, dari 6 juta TKI, baru 1,4 juta orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
"Kendala utama adalah jarak, sebab tempat mereka bekerja kebanyakan jauh, misalnya di perkebunan-perkebunan, akhirnya mereka tidak bisa dipaksa karena itu hak asasinya," kata Kepala Pusat Humas Depnakertrans, Sumardoko, mengutip Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans), Erman Suparno, kepada SP di Jakarta, Minggu (29/3).
Selain itu, kata Sumardoko, pemahaman masyarakat yang ada di perkebunan terhadap politik masih minim, tetapi yang kerja di perkotaan tak ada masalah. Walaupun demikian, katanya, sosialisasi telah dilakukan oleh para konjen (konsulat jenderal) dan para atase.
"Mudah-mudahan dengan kegiatan sosialisasi, pengumuman dan fasilitas yang ada, dapat bertambah (jumlah DPT, Red). Tetapi, memang betul jumlahnya seperti itu, sesuai dengan daf-tar pemilih tetap," kata Sumardoko.
Menurut Sumardoko, Depnakertrans telah bekerja sama dengan para pejabat negara tempat para TKI bekerja, untuk memfasilitasi dan mengamankan para TKI yang hendak menggunakan hak politiknya melalui pemilu.
Sumardoko mengatakan, Mennakertrans telah menemui sejumlah pejabat negara Malaysia, antara lain Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Daya Manusia. Ia mengatakan, Depnakertrans juga telah melakukan rapat koordinasi dengan para Duta Besar Republik Indonesia di luar negeri termasuk para atasenya.
Erman mengatakan, pihaknya tak dapat menargetkan jumlah TKI yang ikut pemilu, sebab hal itu menyangkut hak asasi. "Yang penting pemerintah sudah menjalankan fungsinya untuk sosialisasikan pemilu," katanya. [E-8]
Last modified: 30/3/09
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar