Buruh Migran, Sejauh Mana Kepedulian Partai?

Kamis, 5 Maret 2009
Buruh Migran, Sejauh Mana Kepedulian Partai?
Jurnalis : Dewi Setyarini

JurnalPerempuan.com-Jakarta. Musim kampanye menjelang Pemilu 2009 ini bisa jadi dimanfaatkan oleh partai politik untuk menebar janji. Tapi janji yang akan diingat dan paling berjasa adalah yang punya visi jelas dan membawa perubahan. Sejauh mengenai nasib para pekerja di Luar Negeri atau biasa disebut buruh migran, belum ada perkembangan yang berarti soal penghargaan dan perlindungan terhadap mereka. Hal tersebut mengemuka dalam dialog publik Menyoal Agenda Partai Politik Tentang Perlindungan terhadap Buruh yang digagas oleh Migrant Care Selasa (3/3) di Jakarta.

Salah satu panelis dalam diskusi tersebut, Eva Sundari, yang juga menjadi calon legislator dari PDI Perjuangan menengarai permasalahan buruh migran yang tak kunjung selesai salah satunya disebabkan oleh mindset negara yang masih memandang buruh migran sebagai aset ekonomi. Maka penyelesaian masalahnya juga diawali dengan perubahan mindset negara. Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Setya Darma Pelawi berbicara mengenai perlunya pusat informasi sebagai salah satu upaya perlindungan buruh migran. PKS, menurut seorang calegnya, Aryo Judhoko, telah melakukan beberapa hal mengenai persoalan buruh migran, di antaranya membuka pusat informasi di beberapa negara. Sedangkan Partai Demokrat melalui seroang calegnya, Nova Riyanti Yusuf mengaku membutuhkan masukan mengenai apa yang seharusnya dilakukan untik mengatasi persoalan buruh migran.

Menanggapi uraian dari para panelis mengenai sikap masing-masing partainya terhadap persoalan buruh migran, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodawardani mengatakan, sesungguhnya kebijakan mengenai ketenagakerjaan sudah cukup banyak. Namun masing-masing kebijakan tersebut sama sekali tidak mempunyai semangat perlindungan dan penghargaan kepada orang-orang yang selalu digembar-gemborkan sebagai pahlawan devisa. “Peran negara selama ini sangat minimal,” ungkap Jaleswari.

Secara tajam, Anis Hidayah, Direktur Migrant Care mengkritik mindset partai politik yang hampir sama dengan mindset negara yaitu menempatkan buruh migran sebatas aset politik sehingga mengabaikan unsur penghargaan dan perlindungan haknya sebagai manusia, termasuk hak perekonomian maupun haknya sebagai seorang perempuan. Bagi Anis, kondisi demikian merupakan bentuk kegagalan legislasi. Terlebih banyak kasus buruh migran yang dipeti-es-kan, tidak ditindaklanjuti, seperti kasus Yanti Irianti, TKW yang dieksekusi mati di luar negeri tanpa diketahui duduk permasalahannya. Sampai kini, jenazah Yanti tidak kembali ke tanah air. Partai, pada kenyatannya. masih menjual janji tapi minim bukti. “Kalaupun punya pusat informasi, misalnya, mestinya tidak berfungsi untuk menginformasikan partainya belaka, tetapi juga harus menginformasi tentang ketenagakerjaan,” kata Anis.

Komitmen partai politik untuk menyelesaikan persoalan buruh migran akan menjadi bahan penilaian bagi masyarakat, sejauh mana kepekaan partai terhadap kepentingan masyarakat. Bagaimana dengan partai pilihan Anda?**