Siaran Pers Migrant CARE:

Migrant CARE Menemukan 25.708 Nama Ganda, Nama Aneh “WWQEQWEQQWE” dan Beberapa Pemilih tanpa Nama dalam DPT Singapura, Diduga Kuat Ada Penggelembugan DPT

Bawaslu Harus Segera Melakukan Upaya Penelusuran Lanjutan

Pemilihan Presiden tinggal 62 hari lagi. Berdasarkan Peraturan KPU No 10 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pilpres 2009, saat ini tengah dilangsungkan pemutakhiran DPT pada Pileg menjadi DPS untuk Pilpres 2009. Pemutakhiran ini dimaksudkan untuk menghasilkan DPT Pilpres yang berkualitas, representatif, dan lebih baik daripada DPT pada Pileg dengan asumsi akan ada perbaikan dan pengkajian ulang atas kekurangakuratan data yang telah terjadi .

Sayangnya, banyak pihak yang memprediksikan bahwa pemutakhiran yang saat ini tengah berlangsung akan berakhir dengan hasil yang tidak maksimal. Indikasinya, tidak adanya upaya perbaikan signifikan DPT Pileg yang diduga kuat secara sitematis sangat bermasalah, sementara waktu untuk pemutakhiran dan perbaikan sangat terbatas. Misalnya, dalam hal pemutakhiran DPT luar negeri, PPLN selama ini kurang pro aktif melakukan pendataan buruh migran Indonesia yang belum terdaftar pada Pileg kemarin.

Dalam kasus ini, Migrant CARE telah melakukan penelusuran terhadap DPT Singapura dan menemukan 25.708 nama ganda pada DPT Singapura atau sekitar 25,76% dari jumlah DPT 99.806 pemilih. Daftar pemilih ganda yang ditemukan adalah dalam bentuk nama sama yang tidak ada binti dibelakangnya dengan jumlah yang sangat banyak dan terkesan tidak wajar, karena mayoritas nama PRT migran di dalam paspor menggunakan binti di belakangnya. Nama-nama tersebut antara lain adalah Sulastri (234 orang), Sunarti (172 orang), Sumiati (144 orang), Nur Hayati (111 orang), Susanti (122 orang), Ernawati (100 orang), Winarsih (90 orang), Yanti (83 orang) dan banyak nama-nama lainnya. Migrant CARE juga menemukan ratusan nama-nama yang seperti tersebut di atas tetapi ada binti di belakangnya.

Di samping persoalan nama ganda, Migrant CARE juga menemukan beberapa pemilih dalam DPT Singapura tanpa nama. Bahkan beberapa hanya menggunakan nomor paspor dan yang lebih aneh adanya nama yang tidak berbunyi karena kebanyakan huruf konsonan. Contohnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini:

No Urut DPT	Nama	No Paspor
96,137	WWQEQWEQQWE	R234XXX23
56,160	PT SWASTHA PRAMATHANA ADHIGUNA	A5XXX56
20,929	G7368648U	P2XXX13
20,930	G7381584W	P2XXX26
20,931	G7389499- P	AA4XXX71
20,932	G7435471N	P2XXX49
20,933	G7460066U	P2XXX72
20,934	G7489104W	P2XXX79
20,935	G7644234M	P2XXX64
54,306	P 908707	9XXX07

Yang terakhir, Migrant CARE menemukan jumlah nama laki-laki yang terlalu banyak, lebih kurang 15.706 orang pada DPT Singapura. Banyaknya nama laki-laki dalam DPT Singapura tidak berbanding secara rasional dengan jumlah WNI yang tinggal di sana. Mayoritas WNI yang tinggal di Singapura adalah PRT migran Indonesia yang semuanya adalah perempuan, yaitu 85.000 orang. Sisanya adalah adalah para pelajar/mahasiswa, pekerja profesional, dan keluarga diplomat yang jumlah laki-laki dan perempuannya relatif seimbang.

Temuan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa di Singapura diduga kuat akan tetap terjadi penggelembungan DPT dan tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini juga terjadi di luar negeri selain Singapura. Oleh karena itu Bawaslu LN (luar Negeri) harus lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran DPT yang tengah berlangsung.

Atas dasar temuan tersebut di atas, Migrant CARE menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak kepada KPU dan PPLN Singapura untuk segera memperbaiki DPT Singapura sebelum kemudian ditetapkan sebagai DPS pada Pilpres 2009.
2. Mendesak kepada Bawaslu untuk segera menindaklanjuti temuan Migrant CARE.
3. Meminta kepada KPU dan PPLN bertanggungjawab kepada buruh migran Indonesia yang hak politiknya telah dirampas secara sistematis.
4. Menghimbau kepada seluruh partai politik dan anggota DPR RI yang baru terpilih dari dapil DKI II (Jaksel, Jakpus dan Luar Negeri) pada pemilu legislatif 2009 untuk tetap kritis menyikapi kemungkinan penggelembungan DPT di Singapura dan negara-negara lainnya.

Jakarta, 7 Mei 2009

Anis Hidayah

Direktur Eksekutif

(Kontak: 081578722874)