Migrant Care mempertanyakan daftar pemilih tetap (DPT) di Singapura. Dari 99 ribu-an nama DPT di Singapura, seharusnya 85 ribu di antaranya nama tenaga kerja wanita (TKW). Namun mengapa mayoritas adalah nama lelaki?
Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, berdasarkan data Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Singapura, WNI yang terdapat dalam DPT di Singapura adalah 99.806. Dari jumlah itu, 85 ribu di antaranya adalah TKW yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Sedangkan sisanya 11 ribuan adalah keluarga diplomat dan pelajar.
"Namun yang aneh di DPT, dari 99.806 (nama di DPT), nama laki-laki banyak yang mendominasi. Bagaimana nama di DPT bisa didominasi oleh pria?" ujar Anis saat melapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2009).
Namun Anis belum bisa memastikan berapa perbandingan nama laki-laki dan perempuan dalam DPT itu. "Kita masih dalam proses menghitung," imbuhnya.Anis menambahkan, kecurigaan ketidakberesan masalah DPT ini modus untuk menggelembungkan suara, seperti yang banyak terjadi di dalam negeri.
"Kita tidak mengetahui siapa yang sebenarnya bermain dalam penggelembungan suara. Ini akan menjadi suatu masalah yang besar. Karena mayoritas yang kita temui (TKW) banyak yang tidak terdaftar," jelasnya.( nwk / iy )
Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, berdasarkan data Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Singapura, WNI yang terdapat dalam DPT di Singapura adalah 99.806. Dari jumlah itu, 85 ribu di antaranya adalah TKW yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Sedangkan sisanya 11 ribuan adalah keluarga diplomat dan pelajar.
"Namun yang aneh di DPT, dari 99.806 (nama di DPT), nama laki-laki banyak yang mendominasi. Bagaimana nama di DPT bisa didominasi oleh pria?" ujar Anis saat melapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2009).
Namun Anis belum bisa memastikan berapa perbandingan nama laki-laki dan perempuan dalam DPT itu. "Kita masih dalam proses menghitung," imbuhnya.Anis menambahkan, kecurigaan ketidakberesan masalah DPT ini modus untuk menggelembungkan suara, seperti yang banyak terjadi di dalam negeri.
"Kita tidak mengetahui siapa yang sebenarnya bermain dalam penggelembungan suara. Ini akan menjadi suatu masalah yang besar. Karena mayoritas yang kita temui (TKW) banyak yang tidak terdaftar," jelasnya.( nwk / iy )
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar