BMI Pemilih Pilpres Diperkirakan Naik

Optimisme jumlah pemilih akan meningkat pada pemilu presiden 8 Juli mendatang diungkapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hong Kong, Dicky Soerjanatamihardja. “Saya percaya lebih banyak,” ujarnya. Alasannya, warga lebih kenal dengan calon yang akan dipilihnya, dibanding Pemilu Legislatif yang memunculkan ratusan calon. Jumlah warga Indonesia di Hong Kong diperkirakan sekitar 130.000. Di mana 122.000 (menurut data Imigrasi-Hong Kong tahun 2008) diantaranya adalah BMI.

Beberapa waktu sebelumnya, Dicky mengatakan bahwa sejumlah buruh migran Indonesia yang ia temui saat sosialisasi, mengaku enggan menggunakan hak pilihnya karena tak kenal calegnya. Seperti diketahui, suara dari luar negeri hanya akan masuk ke caleg dari daerah pemilihan Jakarta II. Sementara mayoritas BMI yang berada di Hong Kong berasal dari Jawa Timur. “Ya, saya mau bilang apa?” ujar Dicky saat itu.

Namun untuk pemilihan pasangan presiden-wakil presiden mendatang, Dicky yakin bahwa animo masyarakat akan lebih besar. Untuk itu, Dicky mengatakan, jika animo masyarakat terbukti cukup besar dalam Pilpres mendatang, maka enam Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan diperpanjang waktu bukanya hinga jam 4 sore. Sementara jam mulai pelaksanaan sama dengan Pemilu Legislatif, yaitu mulai jam 9 pagi.

Bagi buruh migran Indonesia, mayoritas WNI yang tinggal di Hong Kong, yang berniat menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres mendatang, maka formulir pendaftaran bisa diambil di kantor KJRI. Atau bisa juga dikirim melalui email ke ppln.hk@gmail.com atau SMS ke nomor 61114767. Sejumlah data yang perlu disampaikan melalui email dan SMS ini meliputi nama, nomor paspor, KTP, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan memutuskan apakah akan memilih melalui pos atau datang langsung ke TPS.

Sebelumnya, banyak buruh migran asal Indonesia di Hong Kong yang tak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif 2009. Migrant Care, organisasi nonpemerintah yang ditunjuk sebagai salah satu lembaga pengawas Pemilu, menyebut hak-hak buruh migran Indonesia diabaikan karena DPT terkesan dibuat asal-asalan.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, yang datang ke Hong Kong untuk memantau pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April lalu, menyesalkan banyaknya BMI yang tak bisa menggunakan haknya. Sementara R.Kristiawan dari Tifa Foundation yang datang bersama Migrant Care ke Hong Kong, menyebut bahwa dugaaan kacaunya administrasi pelaksanaan Pemilu Legislatif terbukti. *

Sumber: Kampung TKI

http://kampungtki.com/baca/2930